.jpeg)
Jakarta, seputardkj.com - Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggal menghitung hari. Selanjutnya, estafet pemerintahan beralih ke pemimpin baru, yaitu Prabowo Subianto. Sesuai jadwal, pada 20 Oktober 2024 mendatang, Prabowo-Gibran akan dilantik sebagai Presiden & Wapres terpilih periode 2024-2029.
Satu dekade kepemimpinan Jokowi, pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terus dipacu sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi yang terus mencatatkan pertumbuhan secara berkelanjutan juga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5 persen dengan tingkat inflasi sebesar 2,58 persen.
Selain itu, World Bank juga mengapresiasi sejumlah program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.
“World Bank merasa program yang dilakukan oleh Indonesia adalah program yang sifatnya masif dan skala besar. Diharapkan bisa menjadi percontohan untuk negara-negara lain di luar Indonesia.
World Bank juga mengatakan pentingnya untuk pengembangan transmisi infrastruktur, dan ini menjadi prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah.” ujar Airlangga.
Senada juga disampaikan Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Athor Subroto bahwa komitmen pemerintah Jokowi merangkul seluruh komponen politisi, memberi sinyal pada pengusaha dan masyarakat bahwa politik Indonesia sudah dewasa.
Dengan sinyal itu, maka banyak aktor ekonomi merasa percaya diri untuk melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.
“Komitmen adanya transisi yang halus dari pemerintah Jokowi ke Prabowo adalah hal baik, sehingga quick win pemerintahan mendatang bisa berjalan dengan cepat, karena itu hal yang harus disegerakan untuk dilaksanakan,” kata Athor di Jakarta.
Sementara itu, Pengamat Politik Ekonomi dari Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago mengatakan pertumbuhan ekonomi era Presiden Jokowi bisa dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo. Seperti halnya peningkatan peran BUMN, yang harus dipikirkan oleh pemerintah selanjutnya.
“Pemerintah selanjutnya harus menjalankan hilirisasi karena ini akan menjadi income terbesar nanti. Jangan sampai ada penurunan kelas menengah karena itu akan mengguncang negara,” tutup Faisyal.
Terkait dengan pangan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengkomparasi capaian swasembada pangan di era Presiden Jokowi dengan Presiden Soeharto, yang sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.
"Swasembada di era Presiden Jokowi, tiga kali 2017-2019 dan 2020 tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta (jiwa). Artinya, upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. Saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat," ujar Mentan.
Mentan menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian selama satu dekade terakhir tidak lepas dari kerja keras para petani, yang menjadi pilar utama dalam pembangunan pertanian.
Selain itu, kontribusi para kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya juga turut berperan penting.
“Semua ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi para petani di seluruh Indonesia. Bapak Presiden Jokowi sangat mengapresiasi mereka, dan saya sebagai Menteri Pertanian juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani, termasuk para gubernur, bupati, dan semua pemangku kepentingan,” ungkap Mentan. Rill/Red
.jpeg)
